Wawasan Polewali — Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) di Kabupaten Polewali Mandar kembali menuai sorotan. Seorang lansia berusia 72 tahun yang hidup seorang diri dan dalam kondisi serba keterbatasan justru tidak terdata sebagai penerima bantuan. Temuan ini membuat masyarakat mempertanyakan akurasi dan keadilan pendataan penerima BLTS di daerah tersebut.
Lansia yang diketahui bernama Daeng Esa (72) tinggal di sebuah rumah kecil di pelosok desa di Polewali Mandar. Kondisi rumahnya yang rapuh dan hidup tanpa pendamping memperlihatkan bahwa ia termasuk kategori warga rentan yang seharusnya mendapat prioritas bantuan.
Lansia Tinggal Sendiri, Hidup dari Bantuan Tetangga
Menurut warga sekitar, Daeng Esa sudah lama hidup seorang diri setelah istrinya meninggal beberapa tahun lalu dan anak-anaknya merantau tanpa kabar. Untuk kebutuhan sehari-hari, ia mengandalkan belas kasih tetangga yang sesekali membawakan makanan.
“Kami heran kenapa beliau tidak masuk dalam daftar penerima BLTS. Padahal kalau melihat kondisinya, beliau yang paling berhak,” ujar salah satu warga.
Kondisi ini menambah panjang daftar persoalan penyaluran bantuan yang dinilai sering tidak tepat sasaran dan kurang memperhatikan warga dengan kondisi paling memprihatinkan.
BLTS Tak Tepat Sasaran, Warga Pertanyakan Pendataan
Sejumlah warga mengaku bingung melihat nama-nama penerima BLTS di desa mereka. Ada penerima yang dinilai masih dalam kategori mampu, sementara warga yang betul-betul membutuhkan justru tidak tercantum sama sekali.
“Yang punya motor dua dapat. Yang masih kerja di kota dapat juga. Sementara orang seperti Daeng Esa malah tidak terdata. Ini sangat janggal,” keluh seorang tokoh masyarakat.
Carut-marut pendataan ini membuat warga meragukan proses verifikasi yang dilakukan aparat desa maupun petugas pendataan.
Baca juga: Pemkab Polman Sabet Penghargaan Badan Publik Informatif di Sulbar
Pemerintah Desa Beralasan Ada Kekurangan Data
Saat dikonfirmasi, aparat desa menyebutkan bahwa pendataan yang dilakukan mengikuti data yang diinput oleh petugas sebelumnya. Mereka mengklaim bahwa beberapa data masyarakat belum diperbarui, terutama yang berkaitan dengan warga lanjut usia yang tidak memiliki dokumen lengkap.
“Kami bukan tidak mau mendata, tapi sering ada kendala karena datanya tidak lengkap atau tidak masuk dalam sistem. Kami akan cek ulang,” kata salah seorang perangkat desa.
Namun, jawaban tersebut belum mampu meredam kekecewaan warga yang menilai bahwa pendataan untuk program sosial seharusnya dilakukan secara teliti dan menyentuh langsung rumah-rumah warga miskin.
Aktivis Soroti Minimnya Verifikasi Lapangan
Sejumlah aktivis sosial di Polewali Mandar menilai persoalan ini mencerminkan lemahnya verifikasi lapangan oleh petugas. Mereka menyebutkan bahwa pendataan sering kali hanya mengacu pada data lama tanpa memperhatikan perubahan kondisi sosial masyarakat.
“Banyak warga miskin baru yang muncul akibat faktor ekonomi, kesehatan, dan usia lanjut. Kalau pendataan tidak diperbarui, maka bantuan pasti tidak tepat sasaran,” ujar salah seorang aktivis.
Menurutnya, kasus seperti Daeng Esa seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Pemda Diminta Turun Tangan
Melihat simpang siurnya penyaluran BLTS, masyarakat mendesak pemerintah kabupaten untuk turun langsung mengevaluasi pendataan di tingkat desa. Mereka menilai sistem penyaluran yang tidak akurat berpotensi merugikan warga yang benar-benar membutuhkan.
“Kami berharap Bupati dan Dinas Sosial segera melakukan sidak dan pembaruan data. Jangan sampai kasus seperti ini dibiarkan,” ujar tokoh masyarakat lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengenai kasus tidak terdatanya lansia tersebut.
Harapan Agar Bantuan Tepat Sasaran
Kasus Daeng Esa hanyalah satu contoh dari banyak persoalan bantuan sosial yang kerap muncul di Polewali Mandar. Masyarakat berharap pendataan dilakukan lebih transparan, akurat, dan mengutamakan warga paling rentan.
Program bantuan sosial yang seharusnya menjadi penyelamat justru menjadi masalah ketika pendataan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Warga berharap pemerintah memperbaiki mekanisme agar mereka yang benar-benar membutuhkan tidak lagi terlewatkan.
